.:: Pemilu di NTT Mungkin Ditunda ::.

Minggu, 18 Januari 2009 | 14:12 WIB

KUPANG, MINGGU — DPRD dan Pemda NTT akan bertemu KPU Pusat di Jakarta, Rabu (21/1), untuk membahas aspirasi umat Kristiani yang meminta agar pelaksanaan pemilu legislatif 9 April ditunda karena bertepatan dengan hari Kamis Putih.

Aspirasi umat yang meminta agar pelaksanaan pemilu legislatif ditunda dan digeser setelah masa pekan suci yang berlangsung dari tanggal 6-12 April itu datang dari Kabupaten Flores Timur yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. “Kami memahami aspirasi itu, tetapi kami tidak bisa memutuskan sendiri. Nanti tanggal 21 Januari akan ada konsultasi antara pemerintah daerah dan DPRD NTT dengan KPU Pusat di Jakarta untuk membahas aspirasi tersebut,” kata Ketua KPU NTT John Depa di Kupang, Minggu (18/1).

Ketua KPU Pusat Abdul Hafidz Anshary ketika ditanya pers di Jakarta kemarin juga mengakui adanya permintaan penundaan pemilu legislatif di NTT dan Bali karena bertepatan dengan pekan suci umat Katolik dan bulan purnama (Saraswati) bagi umat Hindu di Bali. “Kami akan komunikasikan dengan para uskup di NTT mengenai masalah ini karena 9 April merupakan hari Kamis Putih yang merupakan awal puncak pekan suci bagi umat Katolik setempat,” kata Anshary.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe ketika dihubungi ANTARA secara terpisah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah NTT akan berkonsultasi dengan KPU Pusat di Jakarta pada 21 Januari guna memberi pemahaman tentang prosesi keagamaan bagi umat Kristiani di daerah ini. “Sebagai negara yang berazaskan Pancasila, negara harus menghormati hak umat menjalankan ibadah. Sebagai warga negara, tentu dia akan menghormati proses demokrasi tersebut, tetapi sebagai warga gereja dia juga tentu menghormati prosesi rohani tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, agar proses demokrasi berjalan baik dan tidak mengganggu ketenangan umat Kristiani dalam menjalankan prosesi rohani, pihaknya akan meminta pengertian KPU untuk merelokasi kembali waktu pelaksanaan pemilu legislatif bagi NTT yang mayoritas beragama Kristen (Katolik dan Protestan). “Ini misi utama yang akan kami sampaikan ke KPU Pusat dalam rapat konsultasi nanti. Kami mengharapkan prosesi rohani umat Kristiani jangan terganggu hanya karena berbenturan dengan proses politik kenegaraan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, kita semua juga harus Pancasilais dalam menghormati adanya perbedaan,” ujar Melkianus Adoe.

John Depa mengatakan, untuk menunda atau menggeser waktu pelaksanaan pemilu legislatif, KPU sebagai institusi yang menyelenggarakan pemilu tersebut harus bernaung di bawah suatu payung hukum yang jelas dan tegas karena masalah pergeseran waktu pelaksanaan pemilu tidaklah semudah seperti orang membalikkan telapak tangan. “Langkah yang diambil pemerintah dan DPRD NTT sudah sangat tepat, dan bila perlu Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) juga mengambil langkah politik dalam melindungi KPU dari jeratan politik dan hukum terkait dengan aspirasi umat Kristiani yang meminta agar waktu pelaksanaan pemilu legislatif digeser,” katanya.

BNJ
Sumber : Antara

Tentang ariusbhe

saya seorang pria, asal bantul yogyakarta. saat ini sedang berjuang menyelesaikan skripsi saya. untuk mencapai gelar S1
Pos ini dipublikasikan di Sekitar Indonesia. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s